SAM_8877Jumlah masyarakat miskin di semua kabupaten atau kota diProvinsi NTB memang masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan terus diupayakan oleh masing masing pemerintah. Sementara itu, di kabupaten Lombok Tengah sendiri, anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), Lalu Arief Rahman Hakim menilai,upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah masih rendah.Tak heran kalau data kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah belum menunjukkan angka penurunan.
Lalu arief juga menambahkan,pihak legislative terus mendorong program program Pemkab Lombok Tengah yang nantinya akan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan itu sendiri, sebab,sejauh ini belum terlihat hasil penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah,”Secara khusus,kami belum melihat secara nyata,meskipun Pemkab Lombok Tengah masih perlu waktu untuk itu”.ujarnya. Pihaknya tidak bosan bosan untuk tetap berkoordinasi dengan pihak pihak terkait,baik dari pusat dandaerah,bahkan berkoordinasi dengan Tim Nasional per-cepatan penanggulangan kemiskinan. Menurutnya,masalah kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat dan penprov NTB.Dalam hal ini,ketua komisi III DPRD Lombok Tengah ini menyampaikan ,agar data kemiskinan tidak stagnan,pemda perlu membuat program yang berkesinambungan.Tidak hanya mengintervensi daerah serta tempat tinggalnya,tapi instrument instrument lain yang berpotensi menimbulkan kemiskinan.Menurutnya,ada baiknya agar tepat sasaran,perlu dibantu perda penanggulangan kemiskinan. Lalu arief juga tidak membantah,bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah masih terbentur persoalan anggaran,apalagi pada masa masa sekarang ini.Oleh karena itu,kedepan Pemkab Lombok Tengah harus lebih giat lagi menggali sumber pendanaan.Begitu juga sumber pendanaan dari APBD harus diaktifkan.
Kondisi ini berimbang balik dengan kenyataan bahwa hingga saat ini pembahasan tentang anggaran di Kabuoaten Lombok Tengah secara umum masih dilakukan dengan cara yang sangat eksklusif. Tidak sedikit kalangan yang mengkritisi hal tersebut dan menghimbau kepada anggota Dewan Lombok Tengah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dinilai bahwa mekanisme yang dibangun dalam pembahasan anggaran pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD), baik dari kalangan eksekutif maupun legislative sangat tertutup. Padahal pembahasan anggaran harus diketahui oleh public agar tidak terjadi konspirasi anggaran dan kemungkinan lainnya “di luar system”. Banyak aktivis menilai bahwa kerahasiaan pembahasan anggarans emakin kentara pada pembahasan APBD 2013 yang telah mulai dilakukan sejak beberapa pecan lalu. Tepatnya sejak proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2013.
“Pembahasan KUA dan PPAS sangat rahasia dilakukan di hotel berbintang dan di luar wilayah Lombok Tengah. Waktu pembahasan juga sangat singkat sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan” terang Saeful Muslim (Ketua Lembaga LeSA Demarkasi). Lebih lanjut dijelaskan, kalau saja pemerintah mau terbuka dalam pembahasan KUA PPAS tersebut, anggaran yang akan disahkan dijamin akan lebih pro rakyat. Masyarakat bisa mengawasi langsung apakah anggaran yang tertuang dalam KUA PPAS telah sesuai dengan hasil Musrenbang atau tidak.“Sepintas kami mendapat khabar kalau KUA PPAS masih belum berpihak kepada masyarakat. Anggaran tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu saja” sesal Saurim Rosyidi, S.Ip (Presidium Konsorsium OMS-LSM Lombok Tengah). Karena pembahasan tidak dapat diakses oleh masyarakat (public), Saurim berpesan kepada eksekutif dan legislative yang kini sedang membahas KUA PPAS untuk memperhatikan beberapa hal. Diantaranya, topangan dana untuk mewujudkan program 10 ribu wirausaha baru, peningkatan alokasi dana desa, anggaran untuk peningkatan keamanan dan anggaran untuk sector pertanian yang lebih pro kepada masayrakat agar pengentasan kemiskinan menjadi lebih realistis di Lombok Tengah. “Kami mendorong penghapusan retribusi bagi masyarakat yang berobat di rumah sakit maupun puskesmas” selain itu, para aktivis sepakat untuk meminta agar pemerintah dan DPRD untuk memperkecil biaya perjalanan dinas dan belanja ATK di semua SKPD. Termasuk mengurangi hibah untuk kelompok dan organisasi tertentu