Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai
Senin, 16 September 2013, membuka posko pengaduan penerimaan calon
pegawai negeri sipil (CPNS) Kategori II tahun 2013. Namun sejak awal
September, saat dimulainya pendaftaran dan seleksi administrasi, sudah
dilakukan pemantauan secara tertutup untuk mengetahui adanya praktek
suap, hingga kolusi dan nepotisme.
“Kami menjaring informasi dari berbagai pihak, terutama mereka yang akan mengikuti tes CPNS,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, Selasa, 10 September 2013.
Menurut Adhar, posko pengaduan ditempatkan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB di Jalan Bung Hatta Nomor 24 A, Kota Mataram. Sedangkan pemantauan dilakukan sejak dimulai pendaftaran pada September ini hingga dikeluarkan pengumuman kelulusan pada minggu pertama Desember 2013 mendatang.
Pemantauan dilakukan di tempat pendaftaran di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Adhar meminta partisipasi berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan informasi kepada Ombudsman, bila menemukan adanya penyimpangan dalam penerimaan CPNS.
Selain di kabupaten dan kota, pelaksanaan tes CPNS tahun 2013 juga diselenggarakan pada level Pemerintah Provinsi NTB. Sejumlah instansi pemerintah juga melakukannya. Di antaranya Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, yang lokasi tesnya dilakukan di Provinsi NTB.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penetapan tempat tes dilakukan pada September, kemudian pemberitahuan nomor tes pada minggu kedua sampai minggu ketiga Oktober.
Adapun pelaksanaan tes kompetensi dasar/tes kompetensi bidang (TKD/TKB) pada 3 November. Sedangkan pengumuman kelulusan dilakukan melalui laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada minggu pertama Desember. Pengumuman di masing-masing instansi pada minggu pertama sampai minggu kedua Desember.
“Kami menjaring informasi dari berbagai pihak, terutama mereka yang akan mengikuti tes CPNS,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, Selasa, 10 September 2013.
Menurut Adhar, posko pengaduan ditempatkan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan NTB di Jalan Bung Hatta Nomor 24 A, Kota Mataram. Sedangkan pemantauan dilakukan sejak dimulai pendaftaran pada September ini hingga dikeluarkan pengumuman kelulusan pada minggu pertama Desember 2013 mendatang.
Pemantauan dilakukan di tempat pendaftaran di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Adhar meminta partisipasi berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk memberikan informasi kepada Ombudsman, bila menemukan adanya penyimpangan dalam penerimaan CPNS.
Selain di kabupaten dan kota, pelaksanaan tes CPNS tahun 2013 juga diselenggarakan pada level Pemerintah Provinsi NTB. Sejumlah instansi pemerintah juga melakukannya. Di antaranya Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, yang lokasi tesnya dilakukan di Provinsi NTB.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penetapan tempat tes dilakukan pada September, kemudian pemberitahuan nomor tes pada minggu kedua sampai minggu ketiga Oktober.
Adapun pelaksanaan tes kompetensi dasar/tes kompetensi bidang (TKD/TKB) pada 3 November. Sedangkan pengumuman kelulusan dilakukan melalui laman Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada minggu pertama Desember. Pengumuman di masing-masing instansi pada minggu pertama sampai minggu kedua Desember.
.jpg)
Posting Komentar